MAKALAH PENGESAHAN UUD 1945 - PUSAT MAKALAH

on
Contoh Makalah
Perumusan Pancasila dan UUD 1945
Proses Perumusan Undang-undang Dasar 1945



MAKALAH PENGESAHAN UUD 1945



BAB I
PENDAHULUAN
     A.    Latar Belakang
Pancasila, UUD 1945, dan proklamasi merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri Negara untuk menjadi dasar Negara Indonesia. Setiap bangsa perlu memiliki ideologi bangsa dan Indonesia berbentuk pancasila. Undang-undang dasar Negara adalah peraturan perundang-undangan Negara yang tertinggi tingkatnya dalam Negara dan merupakan hukum dasar Negara yang tertulis.Oleh karna itu penulis membahas masalah ini karna pentingnya Perumusan dan Pengesahan Pancasila dan UUD’45 dalam Dasar Negara dan Hukum Dasar Negara.
      B.     Rumusan Masalah
        Bagaimana proses perumsan pancasila dan UUD’45 ?
        Bagaimana pengesahan pancasila dan UUD’45 sebagai dasar negara dan hukum dasar negara atau konstitusi ?
      C.    Tujuan
        untuk memahami proses perumusan pancasila dan UUD’45
        untuk memahami pengesahan pancasila dan UUD’45 sebagai dasar negara dan hukum dasar negara



BAB II
PEMBAHASAN

      A.    Perumusan Pancasila dan UUD 1945
Proses Perumusan Pancasila
Pada tanggal 17 september 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengemukakan akan memberi kemerdekaan kepada bangsa indonesia, maka tanggal 1 maret 1945 pemerintah militer jepang mengumumkan dalam waktu dekat akan dibentuk badan yang bertugas menyelidiki dan menyiapkan hal-hal yang berhubungan dengan kemerdekaan tersebut. Pada tanggal 29 april 1945 dibentuklah suatu badan yang diberi nama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zunbi Choosakai dengan ketua Dr.K.R.T. Radjiman Wediodiningrat, tanggal 28 mei 1945 BPUPKI dilantik oleh Saiko Syikikan pemerintah militer jepang yang dihadiri Jenderal Itagaki, Panglima Tentara VII bermarkas di Singapura, dan Letjen Nagaki, Panglima XVI di jawa dan diadakan pula pengibaran bendera kebangsaan jepang hinomaru oleh Mr.a.g.pringgodigdo dan bendera sang merah putih oleh Toyohiku Masuda.
Dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut, yakni:
        Sidang I tanggal 29 mei sampai dengan 1 juni 1945.
        Dengan tujuan mengumpulkan tentang segala pandangan sebagai dasar negara. Adapun pandangannya :
        pidato pertama oleh Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945.
Menyampaikan usul rumusan konsep dasar Indonesia merdeka secara lisan dan tulisan yaitu:
Rumusan Pidato
Baik dalam kerangka uraian pidato maupun dalam presentasi lisan Muh Yamin mengemukakan lima calon dasar negara yaitu:
      –        Peri Kebangsaan
        Peri Kemanusiaan
        Peri ke-Tuhanan
        Peri Kerakyatan
        Kesejahteraan Rakyat
Rumusan Tertulis
Selain usulan lisan Muh Yamin tercatat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usulan tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muh Yamin berbeda dengan rumusan kata-kata dan sistematikanya dengan yang dipresentasikan secara lisan, yaitu:
      1)      Ketuhanan Yang Maha Esa
2)      Kebangsaan Persatuan Indonesia
3)      Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
4)      Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5)      keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Tokoh-tokoh islam
seperti K.H.Wahid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo, dll, tanggal 30 mei 1945 mengusulkan dasar Negara islam
Prof.Dr.Mr.R.Soepomo tanggal 31 mei 1945
yang isinya :
      –        Negara harus berdasarkan Negara Kesatuan yang bersifat integralistis.
        Tiap warga negara dianjurkan berKetuhanan.
        Dalam susunan pemerintahan negara harus dibentuk badan permusyawaratan rakyat, agar kepala negara dapat bersatu jiwa dengan wakil-wakil rakyat.
        Sistem ekonomi hendaknya diatur berdasarkan asas kekeluargaan, sistem tolong-menolong dan koperasi.
        Negara Indonesia yang besar atas semangat kebudayaan indonesia yang asli, dengan sendirinya akan bersifat negara asia timur raya.
Disamping itu beliau mengusulkan dasar Negara, yaitu :
      –        Persatuan
        Kekeluargaan
        Keseimbangan Lahir Dan Batin
        Musyawarah
        Keadilan Rakyat
      –        Ir.Soekarno
Selain Muh Yamin, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara, diantaranya adalah Ir Sukarno.
Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila. Usul Sukarno sebenarnya tidak hanya satu melainkan tiga buah usulan calon dasar negara yaitu lima prinsip, tiga prinsip, dan satu prinsip. Sukarno pula-lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah “Pancasila” (secara harfiah berarti lima dasar) pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa (Muhammad Yamin) yang duduk di sebelah Sukarno. Oleh karena itu rumusan Sukarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila.
        Rumusan Pancasila
        Kebangsaan Indonesia
        Internasionalisme,-atau peri-kemanusiaan
        Mufakat,-atau demokrasi
        Kesejahteraan sosial
        ke-Tuhanan yang berkebudayaan
Ke lima asas tersebut kemudian diberi nama Pancasila, kemudian diperas menjadi tiga sila yang disebut Tri Sila, yaitu :
      –        Socio-Nationalisme, Perasan Sila I&II
      –        Socio-Democratis, Perasan Sila III&IV
Ketuhanan
Ketiga sila itu lalu diperas lagi menjadi satu sila dan disebut Ekasila yaitu : gotong royong. Karena masing-masing usul setelah dibahas berkesimpulan tidak sepakat maka dibentuklah panitia kecil penampung dan pemeriksa usul-usul yang beranggotakan 8 orang dan disebut panitia 8 yaitu :
Ir. Soekarno (ketua), Mr.A.A. Maramis, Ki Bagoes Hadikoesoemo, K.H. Wahid Hasjim, M.Soetradjo Karthadikoesoemo, Rd. Otto Iskandardinata, Mr.Muh. Yamin, Drs.Moh. Hatta.
Sidang II Panitia Kecil 22 Juni 1945
Dalam sidang pertama BPUPKI disepakati bahwa untuk menindak lanjuti sidang yang belum mencapai kesimpulan dibentuk Panitia Kecil. Panitia Kecil ini bertugas merumuskan hasil sidang I dengan lebih jelas. Anggota Panitia Kecil ada Sembilan orang sehingga sering disebut Panitia Sembilan. Kesembilan tokoh tersebut ialah:
      –        Ir. Soekarno (Ketua merangkap anggota)
        Drs. Mu. Hatta (Wakil Ketua merangkap anggota)
        A.A. Maramis, S.H. (anggota)
        Abikusno Cokrosuyoso (anggota)
        Abdul Kahar Muzakkir (anggota);
        Haji Agus Salim (angota);
        K.H. Wahid Hasyim (anggota);
        Achmad Soebardjo, S.H. (anggota);
        Mr. Muh. Yamin (anggota).
Sidang Panitia Sembilan ini dilaksanakan tanggal 22 Juni 1945 di Gedung Jawa Hokokai Jakarta. Selain panitia sembilan, anggota BPUPKI lainnya juga hadir dalam rapat tersebut, sehingga jumlah peserta rapat ada 38 orang.Dalam sidang Panitia Kecil tanggal 22 Juni 1945 dihasilkan piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta selengkapnya adalah sebagai berikut:
“Bahwa sesunguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa menghan-tarkan rakyat.”
Indonesia kepada pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang  bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Sidang III BPUPKI
Sidang II BPUPKI diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945.
Dalam sidang ini dibicarakan mengenai penyusunan Rencana Pembukaan Undang-undang Dasar dan rencana Undang-undang Dasar serta rencana lain yang berhubungan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Dalam rapat tanggal 11 Juli 1945 dibentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan susunan sebagai berikut:
      –        Ir. Sukarno;
        R. Otto Iskandardinata;
        B.P.H. Purbaya;
        K.H. Agus Salim;
        Mr. Achmad Subarjo;
        Mr. R. Supomo;
Atas usul dari Husein Jayadiningrat dan Mr. Muh. Yamin, maka dalam Panitia Perancang Undang-undang Dasar dibentuk Panitia Kecil dengan susunan sebagai berikut:
Panitia Kecil  Declaration of Rights, dengan susunan anggota Mr. Achmad Subardjo (Ketua), Parada Harahap, dan dr. Sukirman  Wiryosanjoyo.
Panitia Kecil Perancang Undang-undang Dasar  dengan susunan Mr. Soepomo (Ketua), Mr. Achmad Soebardjo, K.P.R.T. Wongsonegoro, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, K.H. Agus Salim, dr. Sukirman Wiryosanjoyo.
Dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat nilai-nilai juang yang digunakan para pejuang bangsa kita. Di antara nilai-nilai juang tersebut adalah:
Nilai persatuan dan kesatuan mereka begitu menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Nilai keikhlasan. Para perumus dasar negara kita saat itu tidak terpikir untuk mendapat imbalan. Mereka ikhlas demi bangsa dan negaranya.
Berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Demi keadilan, mereka berani melakukan perjuangan di tengah-tengah bahaya.
Toleran terhadap perbedaan. Perumusan dasar negara diwarnai dengan sikap menghargai perbedaan.
Nilai musyawarah mufakat. Mereka merumuskan dasar negara dengan asas musyawarah untuk mencapai kata mufakat.
Setelah Rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah :
Rumusan Pertama : Piagam Jakarta (Jakarta Charter) – tanggal 22 Juni 1945
Pada tanggal 22 juni 1945 sembilan tokoh yang terdiri dari : Ir. Soekarno, Wachid Hasyim, Mr Muh. Yamin, Mr Maramis, Drs. Moh. Hatta, Mr. Soebardjo, Kyai Abdul Kahar Moezakir, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Haji Agus Salim yang juga tokoh Dokuriti Zyunbi Tioosakay mengadakan pertemuan untuk membahs pidto serta usul-usul mengenai dasar Negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan “Panitia Sembilan” setelah mengadakan siding berhasil menyusun sebuah naskah piagam yag dikenal denga “Piagam Jakarta”.
Adapun rumusan pancasila yang termuat dalam Piagam Jakarta antara lain :
     –        Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya
        Kemanusiaan yang adil dan beradab
        Persatuan Indonesia
        Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
Rumusan Kedua : Pembukaan Undang-undang Dasar – tanggal 18 Agustus 1945
Rumusan Ketiga : Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat – tanggal 27 Desember 1949
Rumusan Keempat : Mukaddimah Undang-undang Dasar Sementara – tanggal 15 Agustus 1950
Rumusan Kelima : Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)
     B.     Proses Perumusan Undang-undang Dasar 1945
Rumusan UUD 1945 yang ada saat ini merupakan hasil rancangan BPUPKI. Naskahnya dikerjakan mulai dari tanggal 29 Mei sampai 16 Juli. Jadi, hanya memakan waktu selama 40 hari setelah dikurangi hari libur. Kemudian rancangan itu diajukan ke PPKI dan diperiksa ulang. Dalam sidang pembahasan, terlontar beberapa usulan penyempurnaan. Akhirnya, setelah melalui perdebatan, maka dicapai persetujuan untuk diadakan beberapa perubahan dan tambahan atas rancangan UUD yang diajukan BPUPKI.
Perubahan pertama pada kalimat Mukadimah. Rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta,” …dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihilangkan. Kemudian pada pasal 4. Semula hanya terdiri dari satu ayat, ditambah satu ayat lagi yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD”. Dan, juga dalam pasal ini semula tertulis,” wakil presiden ditetapkan dua orang” diganti menjadi “satu Wakil Presiden”.
Juga pada Pasal 6 ayat 1, kalimat yang semula mensyaratkan presiden harus orang Islam dicoret. Diganti menjadi,” Presiden adalah orang Indonesia asli”. Dan, kata “mengabdi” dalam pasal 9 diubah menjadi “berbakti”. Tampaknya, BPUPKI, Panitia Perancang UUD dan juga Muh. Yamin lalai memasukkan materi perubahan UUD sebagaimana terdapat dalam setiap konstitusi. Hingga sidang terakhir pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI sama sekali tidak menyinggungnya. Walaupun saat itu, sempat muncul lontaran dari anggota Kolopaking yang mengatakan, ” Jikalau dalam praktek kemudian terbukti, bahwa ada kekurangan.
Usulan mengenai materi perubahan UUD baru muncul justru muncul saat menjelang berakhirnya sidang PPKI yang membahas pengesahan UUD. Di tanggal 18 Agustus 1945 itu, Ketua Ir Soekarno mengingatkan masalah tersebut. Kemudian forum sidang menyetujui untuk diatur dalam pasal tersendiri dan materinya disusun oleh Soepomo. Tak kurang dari anggota Dewantara, Ketua Soekarno serta anggota Soebarjo turut memberi tanggapan atas rumusan Soepomo. Tepat pukul 13.45 waktu setempat, sidang menyetujui teks UUD.
Dalam pidato pe-nutupan, Ketua Ir Soekarno menegaskan bahwa UUD ini bersifat sementara dan, “Nanti kalau kita bernegara didalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna.” Dari pidato ini, implisit tugas yang diemban oleh UUD 1945 sebatas mengantar gagasan (konsepsi) Indonesia masuk dalam wilayah riel bernegara. Setelah itu, akan disusun UUD baru yang lebih lengkap dan sempurna.
Namun,dalam perjalanan selanjutnya, eksperimen ketatanegaraan tak kunjung berhasil menetapkan UUD baru. Upaya yang dilakukan sidang Dewan Kontituante berakhir dengan kegagalan. Walhasil, hingga 1959 belum juga mampu disusun satu UUD baru yang lebih lengkap dan sempurna. Solusinya, UUD 1945 diberlakukan kembali. Kesejarahan konstitusi ini, jelas mengakibatkan banyak dampak politis. Tulisan ini membatasi diri hanya pada kajian sejarah. Utamanya yang berkait dengan watak asali dari UUD 1945. Apakah dengan dekrit – yang melahirkan kesan inkonsistensi sikap Soekarno, sifat kesemntaraan UUD 1945 berubah menjadi definitif atau tetap. Satu dari dua kemungkinan yang jelas akan berakibat serius pada perjalanan ketatanegaraan selanjutnya.
Sistematika UUD 1945 itu terdiri atas hal sebagai berikut:
        Pembukaan (mukadimah) UUD 1945
        Terdiri atas empat alinea. Pada Alenia ke-4 UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai dasar negara yang berbunyi sebagai berikut.
        Pancasila
        Ketuhanan Yang Maha Esa.
        Kemanusiaan yang adil dan beradab.
        Persatuan Indonesia.
        Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
        Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Batang tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
Penjelasan UUD 1945 terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.
Pengesahan Undang-undang Dasar sebagai Hukum Dasar Negara atau Konstitusi
Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonegia (PPKI) pada tanggal l8 Agustus 1945.
Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia
Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut :
Mengesahkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara dan Hukum Dasar sebagai UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden.
Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut.
Pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari 4 alinea.
Pengesahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri atas 16 bab,37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
Jadi, pada waktu itu yang disahkan PPKI adalah UUD negara Indonesia yang terdiri atas dua bagian yaitu bagian pembukaan dan bagian batang tubuh atau pasal-pasalnya.
Konstitusi RIS atau UUD RIS 1949 terdiri atas:
a.       Mukadimah yang terdiri atas 4 alinea.
b.      Bagian batang tubuh yang terdiri atas 6 bab, 197 pasal dan lampiran.
Beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 antara lain:
Bentuk negara adalah serikat, sedang bentuk pemerintahan adalah republik
Sistem pemerintahan adalah parlementer. Dalam Sistem Pemerintahan ini, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri Perdana Menteri RIS saat itu adalah Moh. Hatta
UUDS 1950 terdiri atas :
Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea.
Batang Tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 146 pasal.
Isi pokok yang diatur dalam UUDS 1950 antara lain:
a.       Bentuk negam kesatuan dan bentuk pemerintahan republik;
b.      Sistem pemerintahan adalah parlementer menurut UUDS 1950
c.       Adanya badan Konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar tetap sebagai pengganti dari UUDS 1950 Pendidikan Kewarganegaraan
pada tanggal 5 Juli 1959 presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya
sebagai berikut:
a. Menetapkan pembubaran Konstituante;
b. Menetapkan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950;
c. Pembentukan MPRS dan DPAS.
Proses Amandemen UUD 1945
Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian (Taufiqurohman
Syahuri,2004), yaitu
a. amandemen konstitusi (constitutional amendment);
b. pembaruan konstitusi (constitutional reform).
Amandemen atas UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Mengapa UUD 1945 perlu diamandemen atau diubah? Secara filosofis, konstitusi suatu negara dalam jangka waktu tertentu harus diubah.tentang perubahan undang-undang dasar dinyatakan pada Pasal 37 UUD 1945 sebagai berikut :
(1)   Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawatalan Rakyat.
(2)   Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3)   Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah. anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(4)   Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyaw ar atan Rakyat.
(5)   Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.
Perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada Sidang umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen atas UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Dengan demikian UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan yaitu sebagai berikut.
        Amandemen Pertama Terjadi pada Sidang Umum MPR Tahun 1999, Disahkan 19 Oktober 1999
        Amandemen Kedua Terjadi pada Sidang Tahunan MPR, Disahksn 18 Agustus 2000
        Amandemen Ketiga Terjadi pada Sidang Tahunan MPR Disahkan 10 November 2001
        Amandemen Keempat Terjadi pada sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 Agustus 2002
Isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945
UUD 1945 sekarang ini hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang penting dalam konstitusi negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berisi 4 alinea sebagai pernyataan
luhur bangsa Indonesia. Selain berisi pernyataan kemerdekaan, ia juga berisi cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia dalam bernegara yaitu mencapai masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Pengesahan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Dengan tindakan pengesahan atas UUD NKRI oleh PPKI, maka terhitung sejak saat ituPancasila sebagai Dasar Negara RI,telah berlaku resmi dan merupakan rumusan yangfinal, karena pengesahannya dilakukan oleh suatu Badan Nasional yang merupkaanPembentuk Negara RI, dan menurut Hukum Tata Negara mempunyai wewenang untuk meletakkan Pokok Kaidah Negara yang fundamental.Perumusan-perumusan lain mengenai Pancasila yang pernah berlaku di Negara RI pasca- proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ialah sebagaimana tercantum dalam :
Konstitusi RIS (1949) yang meliputi :
Ketuhanan yang Maha Esa
Peri Kemanusiaan
Kebangsaan
Kerakyatan
Keadailan sosial
b.         UUDS (1950)
yang memuat perumusan yang sama.Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dinyatakan kembali kepada UUD 1945, yang berarti perumusan Pancasila dalam UUD 1945 itulah yang berlaku secara sah danresmi hingga sekarang. LANJUT KE BAB III MAKALAH PENGESAHAN UUD 1945 >>>
  
 MAKALAH PENGESAHAN UUD 1945 SEMOGA BERMANFAAT

 Contoh Makalah
Perumusan Pancasila dan UUD 1945
Proses Perumusan Undang-undang Dasar 1945
 _________________________________________________________________________ 
contoh makalah, contoh makalah lengkap, makalah lengkap, contoh makalah mahasiswa, makalah pendidikan, contoh makalah pendidikan, daftar pustaka makalah, contoh kata pengantar makalah, makalah, buat makalah, cara membuat makalah, contoh makalah, download contoh makalah, download makalah lengkap, contoh kesimpulan makalah








0 komentar:

Post a Comment