MAKALAH PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BAGI MASYARAKAT - PUSAT MAKALAH

on
Pusat Makalah
Contoh Makalah
Penerapan Pajak Penghasilan
Defenisi, Pengertian Pajak
Jenis-jenis Pajak
Subjek pajak Penghasilan



MAKALAH PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BAGI MASYARAKAT





BAB I
PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
Penerimaan pajak merupakan sumber negara utama yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Tugas mulia administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat, diemban oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Memiliki visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak. Kebijakan fiskal yang dicanangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 diantaranya melakukan reformasi di tiga bidang utama, yakni pajak, bea dan cukai, serta anggaran.
Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.
Tujuan utama reformasi perpajakan adalah untuk menegakkan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengerahkan kemampuan sendiri. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Dalam hal ini, reformasi perpajakan akan menjadikan sistem yang berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak serta pembenahan aparatur perpajakan yang menyangkut prosedur, tata kerja, disiplin dan mental. Melalui reformasi perpajakan secara menyeluruh, diharapkan jumlah wajib pajak akan semakin luas serta beban pajak akan makin adil dan wajar, sehingga mendorong Wajib Pajak untuk membayar kewajibannya dan menghindarkan diri dari aparat pajak yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi.
Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti: (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Menurut Chaizi Nasucha, pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.
Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti  tax evasion  dan  tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh  kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement.  Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak



BAB II
PEMBAHASAN
A.    Definisi Pajak
Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro dalam Siti Resmi (2008:1) : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi :
Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk  public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.
Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2008:1) :
Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.
Definisi pajak yang dikemukakan oleh N. J. Feldman dalam Siti Resmi (2008:2) :
Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan sema-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1.      Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3.      Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4.   Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment.

Sebelum kita membahas tentang Pajak Penghasilan, ada baiknya kita mengatahui tentang 'Pajak' itu sendiri. Karena dengan memahami tentang 'Pajak', kita akan mudah mempelajari dan mengerti tentang seluk-beluk perpajakan di Indonesia. Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Lima unsur pokok dalam defenisi pajak :
1.      Iuran / pungutan
2.      Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3.      Pajak dapat dipaksakan
4.      Tidak menerima kontra prestasi
5.      Untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah

B.     Pajak dan Kepercayaan Masyarakat
Beberapa waktu lalu Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan bahwa realisasi penerimaan pajak kita hingga 23 April mencapai Rp215,77 triliun. Tahun 2012 pemerintah menargetkan penerimaan pajak ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp885,026 triliun rupiah. Penerimaan itu terdiri atas Rp201,39 triliun dari pajak tanpa PPh migas, dan Rp14,38 triliun  dari PPh Migas. Migas memang masih menjadi primadona dalam penerimaan ke kas negara. Artinya, pencapaian di empat bulan pertama tahun ini telah mencapai 24,38 persen, dan jika pencapaian ini tetap, misalnya, maka target tahun 2012 bisa saja tercapai.
Pajak memang menjadi pemasukan negara paling besar. Jumlah penerimaan tersebut sebenarnya masih bisa dinaikkan berlipat-lipat karena hingga saat ini, dari sekitar 12 juta badan usaha  yang berdomisili dan aktif, hanya sekitar 446.000 atau hanya sekitar 3,6 persen yang menyampaikan laporan tahunannya. Sementara itu, dari 110 juta jiwa yang aktif bekerja, hanya 8,5 juta atau hanya 7,7 persen wajib pajak pribadi yang memberikan surat pemberitahuan tahunan. Bayangkan kalau realisasi pajak itu mencapai 50-60 persen saja, penerimaan pajak di negara ini akan sangat besa dan bisa dibelanjakan untuk pembangunan, termasuk untuk menyubsidi bahan bakar minyak (BBM).
Banyak sektor yang berpotensi besar memberi kontribusi dalam penerimaan pajak, masih belum bisa digarap dengan maksimal karena pemerintah belum memiliki basis data yang kuat dan akurat sebagai patokan. Sektor-sektor itu antara lain bidang pertambangan, perkebunan, minyak dan gas, dan sektor lainnya. Sensus pajak yang dilakukan tahun ini dengan fokus pada kawasan pemukiman elite dan pusat bisnis, dianggap menjadi salah satu jalan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak agar melebihi target. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan akan mengenakan bea keluar komoditas mineral, juga salah satu cara pemerintah untuk menaikkan pemasukan pajak. Pemerintah akan menertibkan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, termasuk biji-biji mineral, batubara, emas, nikel, mangan, bijih besi,  timah, platinum,  bauksit dan yang lainnya. Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri ESDM Nomor: 7/2012 diatur bahwa pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dilarang mengekspor bijih mineral, kecuali perusahaan tersebut juga terdaftar sebagai eksportir yang dikenai bea keluar.
Apa yang dilakukan oleh Kementrian ESDM itu hanyalah salah satu dari upaya pemerintah untuk menaikkan pendapatan di sektor pajak ini. Namun sebenarnya yang lebih penting yang harus dilakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sekian lama hancur akibat mafia pajak yang mengemplang dana yang dikumpulkan dari pajak rakyat tersebut. Kasus Gayus Tambunan dan sekian kasus pajak lainnya membuat masyarakat banyak berpikir ketika harus taat kepada negara untuk membayar pajak mereka. Sebab, pameo bahwa “untuk apa membayar pajak kalau pajak itu dikorupsi’ masih begitu kuat. Apalagi para pelaku pengemplang pajak itu di pengadilan dituntut hukuman rendah, bahkan malah ada yang tak terjamah oleh hukum. Maka, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah serius mengejar para pelaku pembobolan dana pajak dan memprosesnya secara hukum dengan serius. Jika itu tak dilakukan, maka upaya untuk menaikkan setinggi mungkin penerimaan pajak, bisa jadi hanya jalan di tempat karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap petugas pajak tetap akan berada di titik rendah, kalau tak mau disebut di titik nol.

C.    Jenis-jenis Pajak
Secara umum jenis pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Contoh dari pajak pusat adalah:
1.      Pajak Penghasilan (PPh)
2.      Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3.      Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
4.      Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Khusus jenis pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai tahun 2012 pengelolaannya disebagian dialihkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Setelah kita mengetahui dan memahami pengertian serta jenis-jenis pajak, selanjutnya kita fokus pada pembahasan tentang Pajak Penghasilan (PPh). Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah : Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

D.    Subjek Pajak Penghasilan
Subjek PPh adalah orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT). Subjek Pajak terdiri dari
1.      Subjek Pajak Dalam Negeri
2.      Subjek Pajak Luar Negeri.
Subjek Pajak Dalam Negeri adalah :
·         Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
·         Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana.
·         Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
Subjek Pajak Luar Negeri adalah :
     ·         Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia;
·         Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh panghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau;
·         melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
Tidak termasuk Subjek Pajak
1.      Badan perwakilan negara asing;
2.      Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
·         bukan warga Negara Indonesia; dan
·   di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut; serta
·         negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3.      Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
·         Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
·       Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
4.      Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
·         Bukan warga negara Indonesia; dan
·       Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

E.     Pajak Penghasilan Bagi Masyarakat Di Indonesia
Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya tenement tax (huistaks) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti "patent duty". Sebaliknya business tax atau bedrijfsbelasting untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 hingga 1916 dikenal adanya Poll Tax yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah.
Pada 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperlakukan untuk orang Eropa, dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya penghasilan yang berasal dari barang bergerak maupun barang tak gerak, penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran berkala. Tarifnya bersifat proporsional dari 1%, 2% dan 3% atas dasar kriteria tertentu. Selanjutnya, tahun 1920 dianggap sebagai tahun unifikasi, dimana dualistik yang selama ini ada, dihilangkan dengan diperkenalkannya General income tax yakni Ordonansi pajak pendapatan yang diperbaharui pada tahun 1920 (Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting 1920, Staatsblad 1920 1921, No.312) yang berlaku baik bagi penduduk pribumi, orang Asia maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi pajak pendapatan ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni asas keadilan domisili dan asas sumber.
Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (ondememing), pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonasi pajak perseroan tahun 1925 (Ordonantie op de Vennootschapbelasting) yakni pajak yang dikenakan tethadap laba perseroan, yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang dalam praktck lebih dikenal dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya adalah dengan UU No. 8 tahun 1970 dimana fungsi pajak mengatur/regulerend dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925., khususnya tentang ketentuan cuti pajak (tax holiday).
Ordonasi PPs 1925 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni pada saat diadakannya reformasi pajak, Pada awal tahun 1925-an yakni dengan mulai berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan dengan perkembangan pajak pendapatan di Negeri Belanda, maka timbul kebutuhan untuk merevisi Ordonansi Pajak Pendapatan 1920, yakni dengan ditetapkannnya Ordonasi Pajak Pendapatan tahun 1932 (Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932, Staatsblad 1932, No.111) yang dikenakan kepada orang pribadi (Personal Income Tax). Asas-asas pajak penghasilan telah diterapkan kepada penduduk Indonesia; kepada bukan penduduk Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang dihasilkannnya di Indonesia; Ordonansi ini juga telah mengenal asas sumber dan asas domisili. Dengan makin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka kebutuhan akan mengenakan pajak terhadap pendapatan karyawan perusahaan muncul. Maka pada tahun 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Pajak Upah (loonbelasting) yang memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak Upah/gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif dari 0% sampai dengan 15%. Pada zaman Perang Dunia II diberlakukan Oorlogsbelasting (Pajak perang) menggantikan ordonansi yang ada dan pada tahun 1946 diganti dengan nama Overgangsbelasting (Pajak Peralihan). Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 nama Pajak Peralihan diganti dengan nama Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPd. 1944. Pajak Pendapatan sendiri disingkat dengan PPd. saja.
Ord. PPd. 1944 setelah beberapa kali mengalami perubahan terutama dengan perubahan tahun 1968 yakni dengan adanya UU No. 8 tahun 1968 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih terkenal dengan "UU MPO dan MPS". Perubahan lainnya adalah dengan UU No. 9 tahun 1970 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni dengan diadakannya reformasi pajak di Indonesia.
F.     Obyek Pajak Penghasilan
Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Undang-undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.
Pengertian penghasilan dalam Undang-undang PPh tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan. Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena Undang-undang PPh menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak.
Dengan demikian, apabila dalam satu Tahun Pajak suatu usaha atau kegiatan menderita kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya (Kompensasi Horisontal), kecuali kerugian yang diderita di luar negeri. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari Objek Pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.
G.    Pajak Pengaruhi Tingkat Tabungan Masyarakat
Pajak penghasilan (PPh)terbukti memberikan pengaruh terhadap tingkat tabungan di Indonesia. Demikian halnya dengan pajak total, pertambahan nilai (PPN) serta laju pertumbuhan penduduk dan angka partisipasi sekolah memberikan pengaruh yang sama terhadap tingkat tabungan di Indonesia. Demikian simpulan dari disertasi yang disampaikan Ir. Imam Arifin, M.A., saat ujian terbuka Program Doktor Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Jum’at (22/3).
Pada kesempatan itu Imam mengajukan disertasi berjudul “Analisis Pengaruh Perpajakan Terhadap Tingkat Tabungan di Indonesia”. Bertindak sebagai promotor Prof. Dr. Iswardono Sardjono Permono, M.A., dan ko-promotor, Prof. Dr. Catur Sugiyanto, M.A. Imam menyampaikan bahwa dari hasil penelitian dengan menggunakan data penerimaan pajak bruto selama periode 2005-2009 memperlihatkan variable pajak total, PPN, dan angka partisipasi sekolah berpengaruh positif terhadap tingkat tabungan masyarakat. Semakin tinggi pajak total terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , rasio PPN terhadap PDRB, dan angka partisipasi sekolah, maka rasio untuk menabung di Indonesia juga akan semakin tinggi. Sementara PPh dan laju pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat tabungan. Hal ini berarti dengan adanya kenaikan rasion PPh terhadap PDRB dan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk akan menurunkan tingkat tabungan di Indonesia. “Untuk suku bunga riil tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat tabungan di Indonesia,” jelas staf Pusdiklat Pajak, BPPK, Kementerian Keuangan RI ini.
Melihat kondisi tersebut, Imam mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dapat menggunakan kebijakan penetapan tarif PPh dan PPn untuk mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Menurutnya, jik apemerintah ingin menstimulasi pertumbuhan tingkat tabungan, pemerintah dapat memberlakukan kebijakan menurunkan tarif pajak tabungan. LANJUT KE BAB III PENUTUP MAKALAH PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BAGI MASYARAKAT >>>



MAKALAH PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BAGI MASYARAKAT SEMOGA BERMANFAAT

Pusat Makalah
Contoh Makalah
Penerapan Pajak Penghasilan
Defenisi, Pengertian Pajak
Jenis-jenis Pajak
Objek Penghasilan Pajak


___________________________________________________________________ 
contoh makalah, contoh makalah lengkap, makalah lengkap, contoh makalah mahasiswa, makalah pendidikan, contoh makalah pendidikan, daftar pustaka makalah, contoh kata pengantar makalah, makalah, buat makalah, cara membuat makalah, contoh makalah, download contoh makalah, download makalah lengkap, contoh kesimpulan makalah

0 komentar:

Post a Comment